Oborkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga norma dan kesantunan saat menyampaikan kritik di ranah digital.
Pernyataan ini keluar menanggapi maraknya praktik doxing, penyebaran data pribadi serta serangan personal yang muncul di media sosial terhadap pihak-pihak yang mengkritik kebijakan Pemkot Samarinda.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat mesti disertai tanggung jawab moral.
“Demokrasi bukan ajang saling menjatuhkan. Menyebar hoaks atau menyerang individu justru melemahkan iklim demokrasi yang sehat,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (19/5/2025).
Menurut Helmi, kritik yang disertai fakta dan data valid sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Namun, serangan pribadi dan hoaks hanya akan menimbulkan polarisasi dan ketidakpercayaan antar-warga. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat literasi digital agar masyarakat lebih cermat dalam memilah informasi.
Sebagai alternatif, Helmi mengajak warga menyalurkan aspirasi melalui jalur resmi, seperti mekanisme pengaduan DPRD atau forum dialog terbuka—agar masukan dapat ditindaklanjuti secara konstruktif.
“DPRD selalu siap menampung saran dan kritik, asalkan disampaikan dengan santun dan berdasarkan fakta,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan influencer sangat krusial untuk membangun budaya bermedia sosial yang bertanggung jawab. Tanpa etika komunikasi yang baik, hoaks dan doxing hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan dan menghambat proses pembangunan.
