Oborkaltim.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti ketidaktepatan pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sejumlah sekolah yang dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan pendidikan.
Anggota Komisi IV, Ismail Latisi, menyampaikan keprihatinannya terhadap masih banyaknya sekolah yang melaporkan data seolah-olah sudah memenuhi standar ideal, padahal kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya.
“Masih ada ruang kelas rusak, kekurangan fasilitas, dan jumlah guru yang tidak memadai, tapi dilaporkan semua baik demi mengejar akreditasi,” ujar Ismail kepada wartawan.
Dapodik merupakan basis data resmi Kementerian Pendidikan yang memuat informasi tentang jumlah siswa, guru, kondisi sarana prasarana, hingga kebutuhan anggaran. Ismail menilai ketidaktepatan data berisiko membuat kebijakan pemerintah salah sasaran.
“Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut keadilan dalam pemenuhan hak pendidikan,” tegasnya.
