Oborkaltim.com – Dugaan adanya kewajiban tes psikologi dan asuransi di sejumlah sekolah di Samarinda mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk lebih tegas mengawasi kebijakan yang berpotensi memberatkan orang tua murid.
Ia menilai, pihak sekolah seharusnya tidak serta-merta membebankan biaya tambahan di luar kebutuhan utama pendidikan. Termasuk pengadaan pakaian, atribut, hingga kewajiban tes psikologi dan asuransi yang dikeluhkan masyarakat.
“Seharusnya para orang tua diberikan semacam keringanan, ini apa-apa dipaketkan. Tentu akan memberatkan,” ucap Anhar.
Politisi tersebut menilai, pola pengadaan yang terkesan dipaksakan justru mengarah pada praktik monopoli. Karena itu, pemerintah daerah perlu segera membuat aturan agar setiap kebijakan sekolah lebih transparan dan tidak menguntungkan pihak tertentu saja.
“Masalah pendidikan tidak bisa dianggap remeh, harus diantisipasi agar tak berpotensi terjadi kecurangan,” ujarnya.
Meski begitu, Anhar tetap memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang sudah mulai menyusun regulasi standar harga seragam sekolah. Namun, ia menilai hal itu masih belum cukup.
“Namun ini belum cukup dan hanya bersifat sementara. Salah satu cara yang konkret yaitu dengan memberikan subsidi untuk mengurangi beban orang tua murid,” tandasnya.
