Oborkaltim.com – Rencana pemerintah pusat untuk memangkas Transfer ke Daerah (TKD) mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Samarinda. Kebijakan tersebut dinilai bisa menghambat pembangunan di daerah, termasuk di Ibu Kota Kalimantan Timur ini.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Haim Anwar, menilai wacana pemangkasan itu berpotensi merugikan daerah. Pasalnya, Samarinda masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer dari pusat.
“Harapannya sih ini batal dilaksanakan pemangkasan, karena akan berdampak ke pembangunan daerah,” ujar Deni, Sabtu (20/9/2025).
Deni menegaskan, meski kebijakan ini masih berupa rencana dan belum ditetapkan dalam keputusan resmi, pemerintah pusat diminta meninjau ulang. Ia mengingatkan, tidak semua daerah mampu menopang keuangan secara mandiri.
“Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang baik. Adapun beberapa daerah yang kuat itu karena ditopang PAD yang besar juga,” terangnya.
