Oborkaltim.com – Maraknya aksi balap liar di Kota Samarinda menimbulkan keprihatinan di kalangan warga.
Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, kegiatan ini juga mengancam keselamatan para pelaku dan pengguna jalan lainnya.
Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap balap liar, Minggu (9/3/2025).
Ia juga mendorong penyelenggaraan event balap resmi sebagai solusi, agar para pemuda dapat menyalurkan minat dan bakatnya dengan cara yang legal dan aman.
“Balap liar sering terjadi di malam hari saat jalanan sepi, namun tetap berisiko tinggi. Kehadiran pengendara lain di jalan bisa menimbulkan kecelakaan fatal. Ini bukan semata soal hobi atau pencarian adrenalin, tetapi menyangkut keselamatan publik. Maka, penegakan aturan harus dilakukan tanpa kompromi,” tegasnya.
Adnan menambahkan bahwa balap liar bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga membuka peluang kecelakaan serius.
“Banyak kecelakaan yang terjadi akibat balap liar berakhir dengan luka parah, bahkan kematian. Hal ini harus dicegah agar tidak semakin banyak korban,” tambahnya.
Di balik kritik yang terus muncul, Adnan mengakui bahwa banyak pemuda di Samarinda memiliki minat dan potensi besar di dunia otomotif.
Namun, kurangnya wadah resmi sering membuat mereka memilih untuk beraksi secara ilegal.
“Saya mengapresiasi inisiatif Polresta Samarinda dalam mengadakan event balapan resmi. Ini adalah langkah positif untuk memberikan ruang bagi mereka yang ingin mengembangkan bakat di bidang otomotif,” ungkapnya.
Meski begitu, jumlah event balap resmi yang ada masih dirasa kurang. Ia meminta agar pemerintah kota dan provinsi lebih aktif mengadakan ajang balapan yang legal dan aman.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan penindakan tanpa menawarkan alternatif. Jika pemuda memiliki semangat dan bakat di dunia balap, mereka perlu diberikan wadah yang tepat. Pemerintah daerah sebaiknya bekerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan komunitas otomotif untuk menyelenggarakan lebih banyak kompetisi resmi,” jelasnya.
Dalam sebuah rilis pers dari Polresta Samarinda terkait kasus balap liar, salah satu pelaku yang memiliki sertifikat resmi dari IMI mengakui bahwa minimnya event resmi mendorong mereka memilih balapan liar karena kurangnya kesempatan.
Namun, Adnan menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan.
“Minimnya event bukanlah alasan untuk melanggar hukum. Jika memang kekurangan event, solusinya adalah berdialog dengan pemerintah dan penyelenggara untuk mengadakan lebih banyak kompetisi resmi, bukan memilih jalan ilegal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain,” tegasnya.
Ia pun menyatakan bahwa meskipun di Kalimantan Timur sudah ada beberapa event balap resmi, frekuensinya perlu ditingkatkan agar dapat mengakomodasi lebih banyak pembalap muda.
“Saya mengenal Ketua IMI Kaltim dan tahu banyak event resmi telah diadakan di daerah ini. Namun, mungkin perlu penjadwalan yang lebih sering agar bisa menjaring lebih banyak talenta muda,” tambahnya.
Selain risiko kecelakaan, balap liar juga sering dikaitkan dengan praktik perjudian ilegal yang semakin memperburuk dampak negatifnya.
Dalam beberapa kasus, taruhan dalam balap liar mencapai jutaan rupiah, sehingga kegiatan ini kian menyeret ke ranah perjudian.
“Jika taruhan sudah terlibat, balap liar bukan lagi soal kecepatan semata, melainkan telah berubah menjadi perjudian ilegal. Ini jelas merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas. Jangan sampai balap liar berkembang menjadi jaringan perjudian yang sulit dikendalikan,” pungkasnya.
Adnan juga mendesak aparat kepolisian untuk terus meningkatkan patroli dan razia guna menekan angka balap liar di Samarinda, agar tren ini tidak semakin sulit dihentikan dan memberikan efek jera bagi para pelaku.
