Oborkaltim.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, memberikan tanggapan terkait proyek pembangunan terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap. Ia menilai, meskipun proyek ini menelan anggaran hingga Rp395 miliar, evaluasi terhadap efektivitasnya masih perlu dilakukan secara mendalam.
Menurut Rohim, proyek infrastruktur skala besar tidak cukup dinilai dari aspek estetika tata kota semata. Yang terpenting adalah sejauh mana proyek tersebut mampu mengurangi kemacetan di titik-titik padat seperti Jalan Otto Iskandar Dinata, Sultan Alimuddin, dan Jalan Mulawarman.
“Efektivitas harus menjadi prioritas utama. Kalau memang terowongan ini mampu mengatasi kemacetan di kawasan tersebut, maka anggaran sebesar itu dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rohim pada Jumat (4/7/2025).
Lebih lanjut, ia menyarankan agar skema pendanaan proyek tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, proyek seperti ini seharusnya didukung melalui skema pendanaan alternatif seperti hibah, kemitraan dengan sektor swasta, atau bantuan dari pemerintah pusat.
“APBD sebaiknya lebih difokuskan untuk sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan dan layanan kesehatan,” tegas politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Rohim juga menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan anggaran, mengingat jumlah yang digelontorkan tergolong sangat besar.
“Jangan sampai pembangunan seperti ini hanya menjadi proyek simbolis. Harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia pun berharap, kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Samarinda beberapa waktu lalu dapat membuka peluang kerja sama strategis dengan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan.
“Dukungan dari pusat sangat kami harapkan agar proyek ini tidak terhambat hanya karena keterbatasan anggaran daerah,” pungkasnya.
