Parewamedia.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengalihkan fungsi lahan bekas tambang untuk kawasan pangan.
Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Pulau Jawa dan Sulawesi.
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyampaikan rencana tersebut usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergitas yang digelar oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim dengan tema
“Dalam Upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkelanjutan” di Hotel Novotel, Balikpapan, Kamis (29/8).
Dalam acara tersebut, Akmal Malik mendorong perusahaan tambang di Kaltim untuk memanfaatkan lahan bekas tambang mereka untuk produksi pangan.
“Silakan perusahaan-perusahaan membangun lokasinya sendiri. Tapi tolong diarahkan kepada persoalan-persoalan komoditas yang kita butuhkan,” ungkap Akmal Malik.
Komoditas yang menjadi prioritas adalah hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.
Akmal Malik menyoroti masalah inflasi yang disebabkan oleh pasokan pangan, seperti kangkung, yang sering kali mengalami fluktuasi harga.
Dengan memanfaatkan lahan bekas tambang, diharapkan kemandirian pangan dapat tercapai dan inflasi dapat ditekan.
“Kalau lahan kritis bekas tambang itu, ditanami kangkung semua, maka akan membludak. Dan enggak bakal inflasi lagi karena kangkung. Dan kami berharap ketahanan pangan di Kaltim bisa dimulai dari perusahaan-perusahaan ini,” harapnya.
Akmal Malik menegaskan bahwa kontribusi perusahaan tambang tidak terkait dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Sebaliknya, kontribusi ini lebih kepada kesediaan perusahaan untuk menyiapkan lahan dan bibit tanaman hortikultura sebagai kawasan pengembangan pangan.
“Karena ini bukan persoalan dana (CSR). Tapi kontribusi dari perusahaan. Saya enggak mau cerita soal dana. Saya ingin ada orkestrasi dan sinergi dalam menanam lahan-lahan kritis itu saja,” jelasnya.
Gubernur juga berjanji untuk menyediakan tenaga kerja, termasuk pelajar SMK, untuk membantu pengelolaan lahan bekas tambang.
Program ini sudah diterapkan di Bontang, di mana Pemkot Bontang melibatkan siswa sekolah dalam penanaman di lahan kritis.
“Kita akan coba praktik baik yang sudah dilakukan di Bontang ini. Untuk kita laksanakan di daerah-daerah lain di Kaltim,” tambahnya.
Akmal Malik berharap perusahaan tambang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi masalah seperti inflasi, lahan kritis, dan ketahanan pangan.
“Kita berharap persoalan daerah, seperti inflasi dan lahan kritis, yang riil dihadapi pemerintah daerah bisa dibantu juga,” pungkasnya.
