Oborkaltim.com – Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan puluhan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengadakan upacara peringatan kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (17/8/2024).
Selain mengibarkan bendera negara, mereka juga membentangkan baliho kritik terhadap pembangunan IKN di Jembatan Pulau Balang, yang berjarak 37,8 kilometer dari Istana Negara.
Baliho besar yang bertuliskan “Indonesia is not for sale, merdeka!” memiliki ukuran 750 meter persegi dan diikat di badan jembatan hingga menjuntai ke perairan Teluk Balikpapan.
Sebelum aksi ini, upacara digelar di Desa Pantai Lango, Kecamatan Penajam.
Tidak hanya itu, para aktivis bersama warga juga menggelar pawai perahu di bawah Jembatan Balang.
Di atas perahu, berbagai spanduk perlawanan dikibarkan, seperti “Selamatkan Teluk Balikpapan”, “Tanah untuk Rakyat”, “Digusur PSN (Proyek Strategis Nasional)”, “Belum Merdeka 100%”, “Belum Merdeka Bersuara”, dan “79 Tahun Merdeka, 190 Tahun Dijajah”.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Muhammad Iqbal Damanik, menjelaskan bahwa spanduk-spanduk tersebut dimaksudkan sebagai pengingat agar Indonesia tidak dijual ke swasta melalui pembangunan IKN.
Peringatan ini terkait dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan ibu kota yang bisa mencapai 190 tahun.
“Investasi yang serampangan ini sama dengan proyek yang menjual negara,” ujar Iqbal.
Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menambahkan bahwa proyek tersebut dianggap merampas hak masyarakat adat dan warga lokal di Penajam Paser Utara.
“Kemudian memberikan karpet merah untuk oligarki,” ucapnya.
Menurut Rompas, hak penguasaan lahan di IKN yang mencapai 190 tahun untuk investor ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan memperburuk krisis iklim.
Proyek IKN juga dianggap mengancam keanekaragaman hayati, seperti pembabatan hutan mangrove di Teluk Balikpapan.
Pembangunan IKN akan meliputi 252.600 hektare daratan dan 69.769 hektare lautan, yang terletak di antara Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada tahun 2023, pembangunan ini dilaporkan telah memicu pembabatan hutan alam seluas 117 hektare dan mangrove alami seluas 38 hektare, serta mengancam habitat pesut, bekantan, dan satwa endemik lainnya.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Fathur Roziqin Fen, menyebut proyek ini sebagai “ilusi kemegahan” dalam perayaan kemerdekaan.
Menurutnya, nasionalisme dijebak pada kemegahan infrastruktur, sementara konflik agraria dan dampak ekologisnya diabaikan.
Kalimantan Timur, yang selama ini dihantam krisis multidimensi, seharusnya dipulihkan oleh pemerintah.
Namun, Presiden Joko Widodo malah melanggengkan praktik kolonial dengan memberikan keuntungan besar kepada investor dan oligarki melalui proyek IKN.
Proyek IKN juga berdampak negatif di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Palu, di mana penduduk harus menghadapi debu yang menyesakkan akibat pertambangan batu dan pasir untuk pembangunan IKN.
Saat mengibarkan panji perlawanan di Jembatan Balang, polisi datang dan menahan beberapa aktivis dan warga.
Muhammad Iqbal Damanik mengatakan, kelompoknya dimintai keterangan oleh polisi lalu dipulangkan.
“Sempat ada orang yang ditahan, tapi sekarang semua sudah menuju kepulangan.”
Namun, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Komisaris Besar Yuliyanto, membantah adanya penangkapan.
“Tidak dilakukan penangkapan ya, petugas kami sedang diskusi dengan mereka,” ujarnya.
