Oborkaltim.com – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan kekhawatiran terkait rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet dengan jumlah menteri yang disebut mencapai 44 orang.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai langkah ini dapat membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta memperumit birokrasi.
Bhima Yudhistira mengatakan, penambahan kementerian berpotensi menambah beban belanja pegawai dan belanja barang.
“Menambah kementerian itu kan, artinya menambah belanja pegawai dan belanja barang,” ujar Bhima, Kamis (12/09/2024).
Ia menambahkan bahwa belanja pegawai dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tercatat mengalami peningkatan, mencapai Rp 513,22 triliun, naik 11,36 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja barang direncanakan menurun 27,50 persen.
Bhima mempertanyakan urgensi di balik penambahan kementerian dan badan baru, mengingat program-program seperti makanan bergizi gratis bisa dijalankan oleh kementerian yang sudah ada.
“Program makanan bergizi gratis bisa dikelola oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian PPN/Bappenas,” katanya.
Dia juga menyoroti bahwa kabinet gemuk akan memperumit koordinasi dan birokrasi.
Bhima memperingatkan bahwa rencana Prabowo untuk memecah Kementerian Keuangan dan Badan Penerimaan Negara (BPN) justru akan menambah kompleksitas pengelolaan anggaran.
“Ini (penambahan kementerian atau badan) justru akan menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi Prabowo yang ambisius sampai lima tahun ke depan,” kata Bhima, menambahkan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di sekitar 5 persen, dan rasio pajak negara cenderung menurun.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, juga mencatat bahwa investasi saat ini kurang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, yang disampaikan dalam diskusi publik pada 12 September 2024.
