Oborkaltim.com – Ketidakseimbangan dalam pengelolaan hasil tarif parkir di Samarinda menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng. Menurutnya, pengawasan terhadap juru parkir (jukir), terutama jukir liar, harus ditingkatkan guna memastikan pendapatan parkir dapat berkontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jukir liar bisa mengumpulkan jutaan rupiah per hari, sementara yang masuk ke kas daerah tidak sampai Rp100 ribu,” ungkap Ronal, Jumat (24/01/2025).
Ia menyarankan Pemkot Samarinda untuk memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pengelolaan parkir. Menurutnya, dengan teknologi, pendapatan parkir dapat tercatat secara real-time, sehingga kebocoran pendapatan dapat diminimalkan.
“Penting untuk memastikan adanya sistem bagi hasil yang jelas, agar kebocoran pendapatan dapat diminimalkan dan kontribusi parkir terhadap PAD dapat meningkat,” jelasnya.
Ronal juga mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam sektor parkir, karena ini merupakan awal yang baik untuk menata ulang sistem pengelolaan parkir.
“Langkah Pemkot dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak) adalah inisiatif yang baik. Pengelolaan parkir seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi PAD,” tambahnya.
Ia menilai perlunya skema pembagian tarif parkir yang lebih adil dan sistematis, misalnya dengan proporsi 60 persen untuk jukir dan 40 persen untuk kas daerah.
“Kami berharap evaluasi ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan dalam sistem pengelolaan parkir, baik dari segi transparansi maupun efisiensi,” tutupnya.
