Oborkaltim.com – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Maswedi, meminta pemerintah kota segera mempercepat penataan kawasan permukiman kumuh yang masih ditemukan di beberapa wilayah, termasuk di daerah Samarinda Kota dan Samarinda Ilir.
Maswedi menyoroti bahwa kondisi hunian yang tidak memadai bukan hanya menimbulkan keprihatinan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran serta penyebaran penyakit menular.
“Masih banyak permukiman yang jauh dari kata layak. Lingkungan semacam ini sangat rawan, baik dari sisi keselamatan maupun kesehatan warga. Penataan kota harus menyentuh langsung persoalan ini,” kata Maswedi, Selasa (13/5/2025).
Ia menilai, meskipun ada kemajuan dalam pengembangan infrastruktur kota seperti proyek rehabilitasi Pasar Pagi. Keberadaan permukiman kumuh di pusat kota bisa mengurangi dampak positif dari pembangunan tersebut.
Maswedi kemudian mendorong Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Dinas PUPR, untuk menaruh perhatian lebih serius pada isu ini. Ia juga mengusulkan agar anggaran untuk revitalisasi kawasan kumuh ditingkatkan dalam APBD tahun 2026.
Salah satu solusi yang diusulkannya adalah relokasi warga yang tinggal di tepi sungai. Menurutnya, langkah ini penting guna mengembalikan fungsi sungai sebagai ruang terbuka dan menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat dan tertata.
Ironisnya, Maswedi mencatat bahwa kawasan kumuh justru banyak ditemukan di pusat kota, bukan di wilayah pinggiran. Wilayah seperti Samarinda Ilir dan Samarinda Kota disebutnya memiliki tingkat kepadatan tinggi serta tata ruang yang semrawut.
“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika terus diabaikan, kesenjangan kualitas hidup antarwarga kota akan makin terasa,” ujarnya.
Sebagai penutup, Maswedi menekankan pentingnya sinergi antara instansi terkait, seperti Disperkim dan PUPR, dalam mendorong terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman dan layak huni.
