Oborkaltim.id – Polemik pembangunan insinerator di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, tak hanya soal penolakan warga. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai masalah ini mengakar dari lemahnya pengelolaan aset pemerintah di masa lalu.
Lahan yang diproyeksikan untuk insinerator diketahui merupakan aset Perumdam dengan estimasi luas mencapai 10 hektare. Warga memang tidak menolak klaim kepemilikan itu, namun mereka menganggap tanah tersebut dulunya kosong dan tak terurus, sehingga mereka menempatinya selama lebih dari dua dekade.
“Pada dasarnya masyarakat mengakui bahwa ini bukan lahan mereka. Ini hanya memanfaatkan lahan yang menurut masyarakat itu lahan kosong yang bahkan sempat dikatakan lahan tidak bertuan, kemudian ditempati oleh mereka selama lebih daripada 20 tahun,” ungkap Samri, Rabu (4/8/2025).
Samri menilai, jika pemerintah sejak awal melakukan penertiban, kawasan tersebut tidak akan berubah menjadi permukiman padat.
“Masalah tanah itu muncul biasanya 10 atau 20 tahun mendatang, bukan setahun dua tahun. Ini sudah dibiarkan, sampai membangun rumah permanen, ada yang sudah sampai meninggal di sini, beranak pinak, baru kemudian tiba-tiba mau dipindahkan. Ini kan berat rasanya. Kalau diantisipasi dari awal, tidak akan seperti ini. Akhirnya pemerintah saat ini juga yang repot,” tegasnya.
Politikus PKS itu juga menilai kelengahan pemerintah membuat warga merasa aman dan memiliki tempat tersebut.
“Saya bisa katakan ini kelalaian pemerintah dari awal. Sebenarnya kalau masyarakat mulai membangun dan ditegur, mungkin mereka tidak meneruskan. Ini karena ada yang bangun satu, aman. Datang lagi satu, aman. Akhirnya jadi perkampungan. Tidak pernah ditegur, tidak pernah diingatkan, akhirnya mereka merasa nyaman,” ujarnya.
Samri berharap, pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk lebih disiplin dalam menjaga aset daerah dan memastikan program pembangunan tidak menimbulkan masalah sosial di masa depan.
