Oborkaltim.com – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Banjir yang melibatkan lintas instansi serta peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Rohim, ketergantungan pada dana Bantuan Keuangan (Bankeu) sering menunda proyek penting seperti pembangunan kolam retensi.
“Kita harus mengutamakan APBD agar penanganan banjir tidak terhambat saat bantuan luar molor,” tegasnya pada Kamis (22/5/2025).
Rohim menjelaskan bahwa Satgas Banjir akan memadukan peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk pengelolaan sampah, Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk perbaikan drainase, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) untuk pengawasan pembangunan perumahan yang melanggar ketentuan.
“Dengan satu tim, koordinasi jadi lebih efektif, tidak terpisah-pisah,” ujarnya.
Ia juga mendesak agar program pengendalian banjir dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUAPPS) 2026.
“Master plan sudah ada di Dinas PUPR; sekarang APBD harus disesuaikan sehingga kolam retensi dan normalisasi sungai bisa segera dilaksanakan,” kata Rohim.
Menurutnya, penanganan ini mendesak mengingat banjir di kota ini telah menimbulkan kerugian besar, dari gagal panen hingga kerusakan jalan dan jembatan.
