Oborkaltim.com – Keberadaan perguruan tinggi seharusnya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Namun, langkah sebuah universitas di Samarinda yang ingin mengelola tambang mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai bahwa perguruan tinggi tidak seharusnya terlibat dalam industri pertambangan karena berisiko menggeser tujuan utama pendidikan.
“Kampus itu tempat belajar, bukan perusahaan tambang. Jika kampus ikut mengelola tambang, lalu apa bedanya dengan korporasi?” terangnya.
Sebagai politikus PDIP, Anhar menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mencetak lulusan yang kompetitif di berbagai bidang, bukan hanya di sektor pertambangan.
Jika dunia akademik terlalu sibuk mengurus bisnis, ia khawatir mahasiswa akan kehilangan kebebasan dalam menentukan masa depan karier mereka.
“Seharusnya, kampus membuka wawasan mahasiswa dan memberikan banyak pilihan karier. Jika mereka hanya diarahkan ke industri tambang, bagaimana dengan mereka yang ingin bekerja di sektor lain?” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik pemerintah pusat yang dianggap terlalu mudah memberikan izin bagi kampus untuk terjun ke dunia bisnis.
“Pemerintah pusat harus lebih bijak. Jangan hanya melihat keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap dunia pendidikan dan tenaga kerja ke depan,” tambahnya.
Menurutnya, sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, perlu ada evaluasi lebih lanjut agar esensi pendidikan tetap terjaga.
“Kampus bukan perusahaan. Jangan sampai ada kebijakan yang malah menggerus esensi pendidikan,” pungkasnya.
