Oborkaltim.com – Efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara keterbatasan sumber daya dan kebutuhan pembangunan.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini justru bertujuan untuk memastikan program-program prioritas tetap berjalan secara optimal.
Dalam wawancara usai rapat paripurna lalu, Raup menjelaskan bahwa langkah ini mencakup sinkronisasi program yang belum terlaksana, termasuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga gas.
“Kami menyinkronkan rencana kegiatan ke depan, terutama terkait efisiensi, salah satunya dalam menangani permasalahan gas yang langka dan mahal,” ujarnya.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran dilakukan sesuai kebijakan pemerintah pusat dan tidak akan mengganggu program yang telah direncanakan.
“Efisiensi ini sudah diatur oleh pemerintah pusat, jadi tidak akan berdampak negatif pada program kami, termasuk visi-misi bupati,” tegasnya.
Raup juga menekankan bahwa DPRD PPU berkomitmen untuk memastikan setiap program yang dijalankan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, meskipun ada keterbatasan anggaran.
“Kami optimis langkah ini akan membantu pencapaian target pembangunan tanpa mengorbankan efektivitas program yang telah dirancang,” pungkasnya.
