Oborkaltim.com – Komisi II DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan mitra kerja, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan setempat.
Rapat ini difokuskan pada evaluasi capaian program tahun 2024 dan penyusunan skema prioritas anggaran 2025, Kamis, (6/3/2025).
Diskusi juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran serta realokasi dana untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Sebagai mitra kerja pemerintah, sinergi dan pengawasan ketat menjadi kunci. Jika ada program prioritas yang mendesak, kita harus berani mengalihkan anggaran dari pos-pos yang kurang esensial, seperti perjalanan dinas atau kegiatan non-strategis,” tegas Iswandi, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda.
Ia menegaskan, Komisi II akan memastikan alokasi dana benar-benar menyasar kebutuhan publik dan mendorong transparansi.
Dalam hearing tersebut, Komisi II juga membahas langkah antisipasi kenaikan harga pangan, terutama ikan, serta stok kebutuhan pokok selama Ramadan.
“Kami telah memantau ketersediaan stok, termasuk LPG. Jika terdeteksi kenaikan harga, operasi pasar akan segera dijalankan,” ujar Iswandi.
Menurutnya, lonjakan harga biasanya terjadi jelang Lebaran, sehingga koordinasi dengan dinas terkait harus diperkuat.
Isu reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi sorotan.
Menanggapi instruksi Wali Kota Samarinda agar BUMD tidak lagi bergantung pada anggaran daerah, Iswandi menyatakan komitmen Komisi II untuk mendorong profesionalisme.
“BUMD harus menjadi entitas bisnis yang profitable, bukan sekadar ‘sapi perahan’ yang mengandalkan suntikan dana tanpa akuntabilitas,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya audit kinerja dan laporan keuangan transparan.
“Kalau terus merugi, lebih baik dana dialihkan ke program lain yang lebih berdampak,” tambahnya.
Menyambut berakhirnya izin tambang pada 2026, Komisi II mendorong pemerintah kota mempersiapkan transformasi ekonomi berbasis sektor jasa dan perdagangan.
“Samarinda harus kembali ke identitas sebagai pusat distribusi dan perdagangan di Kalimantan Timur. Pelabuhan Samarinda adalah aset strategis yang perlu dioptimalkan, bukan mengandalkan Balikpapan,” papar Iswandi.
Meski sempat muncul wacana diversifikasi ke sektor pertanian, hal itu dinilai tidak realistis mengingat luas lahan pertanian kota hanya 6.000 hektare.
“Fokus kami adalah memperkuat perdagangan, logistik, dan jasa. Ini pondasi ekonomi pasca-tambang,” tegasnya.
