Oborkaltim.com – Jumlah warga Kota Samarinda yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltim 2024 lalu, tercatat paling rendah se-Kaltim.
Tingkat partisipasinya, sekitar 67,5 persen. Secara angka, memang lebih tinggi Pilkada kali ini, dibandingkan Pilkada serentak 2019 lalu yang hanya di angka 58 persen.
Namun, meskipun meningkat, angka itu tidak mampu mengungguli jumlah partisipan di antara 9 kabupaten/kota di Kaltim. Itu turut menjadi bahan evaluasi KPU belum lama ini.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Shamri Saputra ikut menyoroti hal itu. Menurutnya, ada berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi Pilkada di Samarinda.
Katanya, pertama tingkat partisipasi yang rendah itu disebabkan kurangnya sosialisasi. KPU harus meningkatkan kembali upaya sosialisasi kepada masyarakat ibu kota Kaltim. Tak hanya di tingkat kelurahan.
“Seharusnya pihak KPU memberikan edukasi yang lebih lagi bagi masyarakat. Kemudian sosialisasi di KPU harus ditingkatkan,” kata Shamri Jumat 24 Januari 2025.
“Kan sudah ada anggaran melakukan sosialisasi. Jangan hanya di tingkat keluarahan, tapi tingkat RT,” tambahnya.
Selain itu, kondisi masyarakat yang majemuk dan kondisi Pilkada Samarinda yang hanya memiliki calon tunggal, juga menjadi salah satu faktor utama.
Kondisi masyarakat yang majemuk, menurut Shamri, membuat masyarakat terkesan cuek dalam mengikuti pemilihan.a belum paham betul urgensi memiliki pemimpin. Terlebih calonnya hanya tunggal.
“Baru ketika tidak sesuai harapan, baru komentar macam-macam. Harusnya partisipasi kita menentukan nasib kita ke depan. Kalau setelah itu baru marah-marah, kemarin kemana?,” kata Shamri.
“Calon tunggal juga, banyak yang berpikir, ah calonnya cuma satu, pasti itu yang terpilih.”
Selain itu Shamri juga melihat beban kinerja KPU Samarinda tahun lalu lebih ringan dari sebelumnya, akibat calon tunggal lawan kotak kosong. Dia berharap hal itu bisa ditingkatkan di Pilkada atau Pemilu berikutnya.
“Ukuran kesuksesan dari tingkat partisipasi masyarakat, minimal 70 persen. Dari pemilu ke pemilu bisa dievaluasi, bisa dijadikan pelajaran untuk pemilu berikutnya. Kan ada angkanya. Itu dicarikan solusinya,” pungkas Shamri.
