Oborkaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, sektor pendidikan kembali ditempatkan sebagai prioritas, salah satunya melalui penguatan Program Gratis Pembiayaan Uang Kuliah atau Gratispol.
Mulai tahun 2026, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak lagi terbatas bagi mahasiswa baru. Seluruh mahasiswa asal Kalimantan Timur, baik yang masih berada di semester awal maupun yang telah menempuh semester lanjutan, berhak memperoleh manfaat program tersebut selama memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
Kebijakan ini sejalan dengan visi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Pendidikan tinggi dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam mencetak generasi muda yang unggul, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengatakan perluasan cakupan Gratispol merupakan hasil evaluasi dari kebijakan pendidikan yang telah berjalan sebelumnya.
“Mulai 2026, semua mahasiswa asal Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan pembiayaan UKT. Ini berbeda dengan 2025 yang masih difokuskan pada mahasiswa baru,” ujarnya, Sabtu (10/1/2026).
Ia menambahkan, kebijakan ini dirancang untuk memastikan faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghambat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
Dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah, mahasiswa diharapkan dapat lebih berkonsentrasi pada proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas diri.
Sri juga menyebutkan, Program Gratispol menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Kaltim dalam mempersiapkan daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Ke depan, Pemprov Kaltim akan terus memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi serta para pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan program Gratispol berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
