Oborkaltim.com – Bencana banjir yang melanda Kota Samarinda pada pekan lalu, menjadi bahan evaluasi besar bagi Pemkot Samarinda dalam pemerintahan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam upaya pengendalian banjir.
Selama beberapa tahun terakhir, Pemkot Samarinda terus melakukan berbagai upaya dalam mengatasi banjir di Ibu Kota Kaltim. Seperti pembuatan drainase, normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) dan lainnya.
Namun dengan tingginya banjir pada pekan lalu membuktikan kalau upaya tersebut masihlah belum maksimal. Pemkot perlu membuat penanganan jangka panjang untuk menghentikan banjir yang kerap melanda dalam puluhan tahun terakhir.
Wali kota Samarinda Andi Harun berencana untuk membuat tanggul di Sungai Karang Mumus dan sejumlah proyek lainnya. Jika dihitung, rencana itu akan memakan biaya yang tak sedikit hingga Rp900 miliar.
Agar penanganan banjir tidak menjadi beban Pemkot Samarinda sendiri, Andi Harun melakukan kerja sama dengan Pemprov Kaltim untuk membantu dalam penanganan banjir di Samarinda sebagai ibu kota.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda deni Hakim Anwar sepakat dengan kerja sama itu. Menurutnya beban penanggulangan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkot Samarinda. Terlebih APBD sangat terbatas.
“Kalau berkaca dari dana fiskal kita, mungkin tidak sanggup untuk menyelesaikan itu,” kata Deni.
Ia ikut mengapresiasi Pemprov Kaltim yang mau membantu dalam penanganan banjir. Sebab segala dinamika Kota Samarinda tidak serta merta terjadi akibat aktivitas perkotaan saja. Namun juga aktivitas Pemprov dan DPRD Kaltim yang berpusat di sini.
“Kan kalau kita bicara banjir ini tidak serta merta tanggungjawab dari pemerintah kota saja. Pastinya ada pemerintah pusat dan provinsi,” tambahnya.
Deni berharap, dengan adanya bantuan dari Pemprov Kaltim tidak hanya membuat beban pemkot menjadi berkurang, namun juga mempercepat program pengendalian bannjir di Samarinda.
