Oborkaltim.com – Wacana penerapan pajak terhadap kantin sekolah di Jakarta menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan, termasuk potensi dampaknya terhadap daerah lain.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa kebijakan serupa tidak seharusnya diterapkan di Samarinda jika tujuannya hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Anhar, masih banyak sektor lain yang dapat dioptimalkan sebagai sumber PAD tanpa harus membebani kantin sekolah.
Ia menilai kebijakan semacam ini dapat berdampak negatif bagi pemilik usaha kantin, terutama di lingkungan sekolah yang seharusnya mendukung proses belajar mengajar dengan suasana yang kondusif.
“Di lingkungan sekolah terdapat berbagai latar belakang ekonomi, dari keluarga yang mampu hingga yang kurang mampu. Kebijakan seperti ini dikhawatirkan justru akan menambah beban bagi mereka,” ujar Anhar, Kamis (30/01/2025).
Lebih lanjut, Anhar menyoroti tingginya beban pajak yang sudah ditanggung masyarakat, baik dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemerintah pusat maupun berbagai pajak daerah lainnya.
Dengan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan, ia khawatir kebijakan ini semakin menyulitkan masyarakat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Jika pemilik kantin sekolah turut dikenakan pajak atau pungutan tambahan, maka harga makanan bisa naik, dan ini tentu akan semakin memberatkan siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas,” jelasnya.
Anhar meyakini bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih memiliki banyak opsi lain untuk meningkatkan PAD tanpa harus membebani kantin sekolah.
Ia menyarankan agar sektor lain, seperti pengelolaan kawasan Teras Samarinda, Taman Samarendah, serta sistem parkir di tepi jalan, dapat dioptimalkan secara lebih efektif.
Menurutnya, kebocoran dalam sektor parkir masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih serius.
Jika dikelola dengan baik, pendapatan dari sektor ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kas daerah.
“Saya yakin Wali Kota kita, Andi Harun, adalah sosok pemimpin yang memiliki strategi cerdas. Masih banyak cara lain untuk meningkatkan PAD tanpa harus membebani kantin sekolah dengan retribusi atau pungutan tambahan,” tutupnya.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, Anhar berharap Pemkot Samarinda dapat melakukan kajian mendalam terhadap sumber-sumber PAD potensial dan menghindari kebijakan yang berisiko memberikan dampak negatif bagi masyarakat kecil, terutama di lingkungan sekolah.
