Oborkaltim.com – Upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perubahan APBD 2025 dianggap sebagai langkah progresif menuju kemandirian fiskal. Namun, DPRD Samarinda memberikan peringatan agar kebijakan itu tidak sekadar mengejar target penerimaan tanpa memperhatikan kesejahteraan warga.
Anggota DPRD Samarinda, Moh Yusrul Hana, menyebut peningkatan PAD memang penting untuk memperkuat keuangan daerah. Tetapi, ia menyoroti potensi dampak negatif apabila strategi yang ditempuh hanya fokus pada intensifikasi pajak dan retribusi daerah.
“Kalau hanya mengejar penerimaan, risikonya daya beli masyarakat melemah. Usaha kecil juga bisa tertekan. Ini yang harus kita cegah,” ujar Yusrul, Jumat (26/9/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan fiskal tidak hanya diukur dari besaran PAD yang diperoleh, melainkan dari efektivitas belanja publik. Ia menilai peningkatan penerimaan harus dibarengi dengan efisiensi penggunaan anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
“Yang harus kita dorong adalah efisiensi dan ketepatan belanja. Jangan sampai penerimaan naik tapi masyarakat tetap merasa tidak terbantu,” ujarnya lagi.
Pembahasan perubahan APBD yang kini hampir selesai dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan tidak bersifat formalitas semata. Yusrul menegaskan, DPRD akan mengawal agar setiap kebijakan dalam APBD benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Keberhasilan fiskal itu bukan dilihat dari seberapa besar PAD, tapi seberapa terasa manfaatnya untuk masyarakat. Itu yang akan kami kawal,” pungkasnya.
