Syafruddin Dukung Desk Investasi Regional di Balikpapan, Minta Investor Berdayakan Masyarakat Lokal

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Syafruddin, mendukung pembentukan Desk Investasi Regional di Balikpapan dengan menekankan pemberdayaan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan.

Oborkaltim.com, Jakarta – Pemerintah didorong untuk memastikan masuknya investasi ke Kalimantan Timur tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Syafruddin, menanggapi rencana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadirkan Desk Investasi Regional di Kota Balikpapan.

Rencana pembentukan layanan tersebut mendapat sambutan positif dari Syafruddin. Menurutnya, Balikpapan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus berada di kawasan yang memiliki potensi besar di sektor energi dan hilirisasi industri.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kemudahan perizinan investasi tetap disertai komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah serta perlindungan lingkungan hidup.

“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Investasi yang memboyong Desk Investasi Regional ke Balikpapan setelah Makassar. Ini sangat relevan untuk memangkas sumbatan perizinan di lapangan. Namun, saya mengingatkan agar desk ini tidak sekadar menjadi karpet merah bagi pemodal besar tanpa memastikan dampak nyatanya bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut menyebut terdapat tiga aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Desk Investasi Regional di Balikpapan.

Pertama, keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. Syafruddin menilai setiap investasi yang masuk ke Kaltim harus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Selain itu, perusahaan juga perlu melibatkan pengusaha daerah dan pelaku UMKM dalam rantai pasok kegiatan industri.

Kedua, kejelasan regulasi serta kemudahan proses perizinan. Di tengah penyesuaian aturan perizinan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 dan penerapan sistem Online Single Submission (OSS), keberadaan Desk Investasi Regional diharapkan mampu memberikan pendampingan serta menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi investor secara cepat, terbuka, dan transparan.

Ketiga, pengawasan lingkungan dan pelaksanaan hilirisasi yang berkelanjutan. Syafruddin yang bertugas di Komisi XII DPR RI dengan lingkup bidang energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup menekankan pentingnya memastikan seluruh aktivitas investasi, khususnya sektor ekstraktif dan hilirisasi, mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan serta kewajiban reklamasi.

“Investasi yang masuk ke Kaltim harus berkualitas. Jangan sampai daerah kita hanya menanggung dampak ekologis dan sosialnya, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar. Kami di Komisi XII DPR RI akan mengawal langsung operasional Desk Investasi Balikpapan ini agar benar-benar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas legislator asal Dapil Kaltim tersebut.

Sebagai informasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM saat ini terus memperluas pembentukan Desk Investasi Regional di sejumlah wilayah strategis Indonesia. Program tersebut ditujukan untuk mengawal percepatan realisasi proyek-proyek strategis dengan nilai investasi mencapai Rp100 triliun.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mengejar target investasi nasional tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun. Pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *