Oborkaltim.com, Jakarta – Persoalan lubang bekas tambang yang terbengkalai kembali menjadi perhatian Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin. Ia mendukung langkah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi perusahaan pertambangan.
Menurut Syafruddin, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang tidak seharusnya mendapatkan kelonggaran dalam menjalankan aktivitas pertambangan. Bahkan, pemblokiran pengajuan RKAB perlu dijadikan instrumen tegas untuk mendisiplinkan perusahaan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
“Kami mendukung langkah tegas Ditjen Minerba ESDM yang perketat persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya. Menurut kami, lingkungan hidup bukan komoditas yang bisa dikorbankan demi mengejar keuntungan semata. Perusahaan tambang yang mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang harus diberikan sanksi tegas. Jangan beri celah bagi mereka untuk terus mengeruk kekayaan alam tanpa bertanggung jawab memulihkan lingkungan,” ujar Syafruddin di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia mengingatkan, aktivitas pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi dan target produksi. Setiap perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kondisi lingkungan setelah kegiatan eksploitasi berakhir.
Syafruddin menyoroti masih banyaknya lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga tanpa proses reklamasi maupun pemulihan lingkungan. Selain merusak ekosistem, kondisi tersebut juga menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan.
Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur per November 2026, sebanyak 57 anak dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam di lubang bekas tambang di wilayah tersebut.
Angka itu, menurut Syafruddin, menjadi alarm keras bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sektor pertambangan. Lemahnya pengawasan serta ketidakpatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban reklamasi tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menghilangkan nyawa manusia.
Ia menegaskan, pemberian izin untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam harus selalu dibarengi tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Pemblokiran RKAB harus diterapkan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Baik perusahaan pemegang izin usaha pertambangan skala kecil maupun korporasi besar harus tunduk pada aturan. Jangan sampai target produksi dan agenda hilirisasi dijadikan alasan untuk melonggarkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban lingkungan,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.
Selain memperketat persyaratan administrasi, Syafruddin meminta Kementerian ESDM meningkatkan pengawasan langsung terhadap aktivitas perusahaan tambang. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk memastikan seluruh kewajiban perusahaan benar-benar dilaksanakan.
Ia mengingatkan agar proses verifikasi di lapangan dilakukan secara menyeluruh guna mencegah manipulasi laporan maupun upaya perusahaan mencari celah untuk menghindari tanggung jawab reklamasi dan pascatambang.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha pertambangan bagi perusahaan yang terbukti tidak menjalankan kewajibannya.
“Kami akan mengoptimalkan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Kami ingin tata kelola pertambangan nasional semakin bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya membawa kesejahteraan justru meninggalkan kerusakan lingkungan dan ancaman keselamatan bagi masyarakat,” Tegasnya





