Oborkaltim.com, PPU – Kelanjutan pembangunan Pasar Waru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi perhatian DPRD. Persoalan banjir, keterbatasan akses jalan, hingga posisi bangunan yang berada di kawasan permukiman dinilai perlu menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah mengambil keputusan melanjutkan pembangunan.
Anggota Komisi II DPRD PPU, Zaenal Arifin, mengatakan kelayakan lokasi pasar harus dipastikan terlebih dahulu. Menurutnya, keberadaan pasar seharusnya mampu mendukung aktivitas perdagangan masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru ketika mulai beroperasi.
Ia mengaku belum melihat secara langsung perkembangan terakhir pembangunan Pasar Waru. Namun, berdasarkan informasi yang diketahuinya, proyek tersebut sudah berlangsung cukup lama, bahkan diperkirakan lebih dari lima tahun.
“Saya sendiri sebenarnya belum pernah melihat secara langsung bagaimana kelanjutan pembangunan pasar tersebut. Sepengetahuan saya, pembangunan itu sudah berlangsung cukup lama, bahkan mungkin lebih dari lima tahun. Namun, sampai sekarang masih belum jelas bagaimana kelanjutannya,” ujarnya.
Zaenal menilai persoalan banjir menjadi salah satu hal mendasar yang harus diperhatikan. Kawasan pasar disebut beberapa kali mengalami genangan, bahkan sebelum fasilitas tersebut difungsikan untuk kegiatan perdagangan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan awal pemilihan lokasi. Sebab, pasar membutuhkan kawasan yang mudah dijangkau dan aman dari persoalan lingkungan agar aktivitas pedagang maupun pembeli dapat berlangsung dengan baik.
Selain banjir, ia juga menyoroti akses jalan menuju lokasi. Posisi pasar yang masuk ke kawasan permukiman dinilai berpotensi menyulitkan mobilitas apabila aktivitas perdagangan semakin ramai.
Pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan pelebaran jalan agar kendaraan pengangkut barang, pedagang, serta masyarakat yang berbelanja dapat mengakses kawasan pasar tanpa hambatan.
Meski demikian, Zaenal belum dapat memastikan penyebab utama banjir di lokasi tersebut. Menurutnya, diperlukan kajian teknis untuk mengetahui apakah genangan dipengaruhi aliran air dari wilayah yang lebih tinggi, pasang air laut, atau faktor lainnya.
Jika pembangunan tetap dilanjutkan, ia meminta pemerintah terlebih dahulu memastikan sistem drainase dapat berfungsi secara maksimal.
“Kalau pembangunan yang sudah ada ingin dilanjutkan, harus dipastikan terlebih dahulu persoalan banjirnya bisa diatasi. Sistem drainasenya juga harus benar-benar baik, bukan sekadar cukup baik, tetapi harus mampu mengalirkan air secara maksimal,” tegasnya.
Zaenal mengingatkan agar pemerintah tidak terus membiarkan persoalan tersebut tanpa kepastian. Evaluasi perlu dilakukan untuk menentukan apakah lokasi yang ada masih layak dipertahankan dengan sejumlah pembenahan atau justru perlu disiapkan alternatif lokasi baru.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Pasar Babulu yang menurut penilaiannya memiliki lokasi relatif lebih baik karena tidak berada di kawasan rawan banjir.
Meski masih membutuhkan penyesuaian dari masyarakat, lokasi Pasar Babulu dinilai mempunyai peluang untuk dikembangkan secara lebih optimal.
“Baik pembangunan dilanjutkan maupun pemerintah mencari lokasi lain, Pasar Waru harus segera dicarikan alternatif. Jangan sampai persoalan ini terus dibiarkan, sementara lokasi yang ada dinilai belum layak,” pungkasnya. (ADV/DPRDPPU)




