M Bijak Nilai PAD PPU Bisa Tembus Rp250 Miliar, Penurunan Target 2027 Perlu Dievaluasi

Foto: Anggota Komisi I DPRD PPU, M Bijak Ilhamdani.

Oborkaltim.com, PPU – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2027 yang diusulkan sebesar Rp165 miliar dinilai belum mencerminkan kemampuan penerimaan daerah. DPRD bahkan menilai target tersebut masih bisa ditingkatkan hingga Rp250 miliar apabila pemerintah lebih serius mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan.

Anggota Komisi I DPRD PPU sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), M Bijak Ilhamdani, menjadi salah satu pihak yang mempertanyakan penetapan target tersebut.

Menurutnya, penurunan target dari Rp210 miliar menjadi Rp165 miliar harus dijelaskan secara terbuka. Apalagi, proyeksi pendapatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dinilai masih memperlihatkan tren positif.

Persoalan itu mencuat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dalam forum tersebut, Bijak meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak hanya berpatokan pada capaian penerimaan sebelumnya ketika menyusun target pendapatan tahun berikutnya.

Ia menilai masih banyak kemungkinan sumber PAD yang dapat dikembangkan. Karena itu, Bapenda perlu melakukan pemetaan lebih luas terhadap sektor-sektor yang berpotensi memberikan kontribusi bagi keuangan daerah.

“Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di Bapenda. Ini bukan semata-mata kritik, tetapi pesan agar jangan pesimistis dalam melihat potensi pendapatan daerah. Bapenda harus lebih mengeksplorasi sumber-sumber PAD yang jauh lebih luas,” ujarnya.

Bijak menegaskan, penurunan target pendapatan tidak boleh diterima begitu saja tanpa evaluasi. Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah kondisi tersebut disebabkan menurunnya potensi penerimaan, perubahan kebijakan, atau belum optimalnya pengelolaan sumber pendapatan.

“Kalau melihat proyeksi dalam RPJMD, tren pendapatan kita sebenarnya positif. Namun, mengapa targetnya justru turun cukup jauh, dari Rp210 miliar menjadi Rp165 miliar pada tahun depan?” katanya.

Ia berpandangan, PPU memiliki peluang meningkatkan PAD hingga Rp250 miliar atau lebih. Namun, pencapaian tersebut membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar menaikkan angka target dalam dokumen perencanaan anggaran.

Salah satu upaya yang disorot adalah mengevaluasi potensi pendapatan dari perizinan perusahaan serta berbagai sektor lain yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan seluruh kewajiban pembayaran yang menjadi sumber penerimaan daerah dapat dipenuhi oleh pihak terkait.

Bijak mengakui kondisi ekonomi yang melambat dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar kewajibannya. Namun, situasi tersebut tidak seharusnya membuat pemerintah berhenti mencari alternatif peningkatan pendapatan.

“Artinya, ada potensi pendapatan yang belum bisa kita maksimalkan atau bahkan hilang. Karena itu, harus dicari solusinya,” tegasnya.

Ia meminta Bapenda lebih produktif dalam melihat peluang penerimaan dan tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang selama ini sudah berjalan.

“Harapan saya, pola pikir teman-teman Bapenda bisa lebih produktif dan optimistis dalam melihat potensi pendapatan ke depan. Jangan pasrah dengan kondisi PAD yang ada sekarang. Kita harus berupaya meningkatkannya,” ujarnya.

Menurut Bijak, peningkatan PAD menjadi kebutuhan penting di tengah tekanan belanja pegawai dan terbatasnya ruang fiskal daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan yang bersumber dari daerah, semakin terbuka pula peluang pemerintah membiayai kebutuhan pembangunan.

“Menurut saya, target PAD seharusnya bisa mencapai Rp250 miliar ke atas dan terus bertambah setiap tahun,” pungkasnya. (ADV/DPRDPPU)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *