Oborkaltim.com, PPU – Rencana penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun anggaran 2027 sebesar Rp165 miliar menuai sorotan DPRD. Target tersebut dinilai belum mencerminkan potensi penerimaan daerah, terlebih sebelumnya pemerintah daerah pernah menetapkan target PAD hingga Rp210 miliar.
Anggota Komisi I DPRD PPU, M Bijak Ilhamdani, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengevaluasi kembali perhitungan target tersebut. Menurutnya, penurunan nominal penerimaan yang ditargetkan perlu disertai penjelasan mengenai kondisi dan potensi pendapatan daerah.
Persoalan itu disampaikan Bijak saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU, ia menilai pemerintah daerah tidak semestinya terlalu berhati-hati hingga mengabaikan peluang peningkatan penerimaan.
Ia mengatakan, Bapenda perlu memperluas pemetaan sumber PAD, termasuk sektor-sektor yang selama ini belum digarap secara maksimal.
“Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di Bapenda. Ini bukan semata-mata kritik, tetapi pesan agar jangan pesimistis dalam melihat potensi pendapatan daerah. Bapenda harus lebih mengeksplorasi sumber-sumber PAD yang jauh lebih luas,” ujarnya.
Bijak mempertanyakan alasan target PAD 2027 justru mengalami penurunan cukup besar, sementara proyeksi pendapatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dinilai masih menunjukkan kecenderungan positif.
“Padahal, sebelumnya kita pernah menargetkan PAD sebesar Rp210 miliar. Kalau melihat proyeksi dalam RPJMD, tren pendapatan kita sebenarnya positif. Namun, mengapa targetnya justru turun cukup jauh, dari Rp210 miliar menjadi Rp165 miliar pada tahun depan?” katanya.
Ia bahkan berpandangan bahwa kemampuan PAD PPU masih berpeluang ditingkatkan hingga Rp250 miliar atau lebih. Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah perlu melakukan inventarisasi potensi penerimaan dari berbagai sektor, termasuk perizinan perusahaan dan sumber pendapatan lainnya.
Selain mencari sumber penerimaan baru, pemerintah daerah juga diminta mengevaluasi kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi sejumlah pihak. Menurut Bijak, terdapat kemungkinan potensi pendapatan yang belum dapat direalisasikan karena berbagai kendala.
Meski demikian, ia mengakui perlambatan ekonomi turut memengaruhi kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi peningkatan PAD.
“Artinya, ada potensi pendapatan yang belum bisa kita maksimalkan atau bahkan hilang. Karena itu, harus dicari solusinya,” tegasnya.
Bijak menambahkan, peningkatan PAD juga berkaitan dengan upaya memperbaiki komposisi belanja daerah. Selama ini, perputaran ekonomi PPU masih banyak ditopang penghasilan ASN, PPPK, tenaga honorer hingga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan karakteristik fiskal setiap daerah dalam menentukan kebijakan belanja pegawai, termasuk standardisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ia mendorong pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama meningkatkan pendapatan agar komposisi belanja lebih seimbang dan ruang fiskal untuk pembangunan semakin terbuka.
“Harapannya, komposisi belanja daerah bisa menuju 70:30. Artinya, pemerintah daerah dan DPRD perlu mencari cara untuk menekan rasio belanja pegawai melalui peningkatan PAD,” pungkasnya. (ADV/DPRDPPU)








