Oborkaltim.com, Samarinda – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Samarinda menggelar diskusi publik dan bedah buku bertema Sosialisme Islam, Jumat (13/11/2026) malam.
Diskusi tersebut mengangkat pemikiran dua tokoh pergerakan, H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati. Kegiatan ini menghadirkan akademisi sekaligus aktivis, Asman Azis dan Herdiansyah Hamzah, untuk membahas relevansi nilai keadilan sosial Islam dalam menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi dan politik.
Sekretaris DPW PKB Kalimantan Timur, Alif Ndasi, saat membacakan sambutan Ketua DPW PKB Kaltim, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas serta ideologi perjuangan partai.
Ia menyebut PKB memiliki akar sejarah yang erat dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan perjuangan masyarakat kecil, seperti petani, buruh, dan santri. Menurutnya, nilai Sosialisme Islam yang mengedepankan tauhid, zakat, dan ukhuwah Islamiyah sejalan dengan semangat perjuangan yang diwariskan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Sosialisme Islam bukan anti-Tuhan dan bukan pula komunis. Dalam praktiknya, jika ada petani yang lahannya dirampas, buruh yang upahnya tidak dibayar, atau santri yang kesulitan biaya sekolah, PKB wajib hadir di sana membela mereka,” ujar Alif.
Dalam pemaparannya, Asman Azis, Aktivis Muda Gusdurian Kaltim, menjelaskan bahwa pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syariati lahir sebagai respons terhadap berbagai bentuk penindasan, mulai dari kolonialisme, feodalisme hingga kapitalisme. Kondisi tersebut dinilai menciptakan kesenjangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan masyarakat yang berada dalam posisi tertindas.
Ia juga mengulas pemikiran Ali Syariati mengenai pentingnya keberagamaan yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Menurutnya, agama tidak seharusnya dijadikan alat untuk membenarkan ketidakadilan ataupun melegitimasi kekuasaan yang menindas masyarakat.
Asman kemudian mengajak peserta diskusi mencermati persoalan politik dan ekonomi melalui tiga pertanyaan mendasar, yakni siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menentukan keputusan, serta siapa yang menikmati hasil pembangunan.
“Pertanyaan politik konkretnya hari ini adalah siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menentukan keputusan, dan siapa yang menikmati hasil pembangunan. Jangan sampai jargon sosialisme atau state capitalism hanya berhenti sebagai slogan, sementara alat-alat produksi tetap dikuasai segelintir elite dan rakyat kecil masih kesulitan makan,” tegasnya.
Ia berharap kader PKB mampu menjadikan nilai tauhid dan Mabda’ Siyasi partai sebagai landasan untuk mendorong perubahan struktural. Baginya, perjuangan politik harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat, bukan sekadar berhenti pada narasi ideologis.
Sementara itu, Herdiansyah Hamzah, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mengapresiasi penyelenggaraan diskusi tersebut. Ia menilai partai politik perlu kembali menjadi ruang pertukaran gagasan dan perdebatan ideologi, bukan semata-mata berorientasi pada perebutan jabatan politik maupun kepentingan anggaran daerah.
Menurutnya, pembahasan mengenai Sosialisme Islam juga perlu diperluas dengan menggali pemikiran tokoh-tokoh pergerakan lainnya di Indonesia. Beberapa nama yang dapat menjadi bahan kajian di antaranya Haji Misbach, Tan Malaka, dan Hasan Raid.
Herdiansyah turut menyoroti pengelolaan sumber daya alam oleh negara yang dinilainya harus dikembalikan pada semangat dan tujuan Pasal 33 UUD 1945. Ia menegaskan bahwa kewenangan negara dalam mengelola kekayaan alam semestinya diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dengan membuka ruang partisipasi masyarakat.
Ia juga mencontohkan persoalan di Rempang dan Wadas sebagai gambaran konflik yang berkaitan dengan ruang hidup masyarakat. Menurutnya, kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengabaikan hak-hak warga yang terdampak.
“Sulit menyebut kebijakan hari ini sebagai sosialisme apabila negara masih dikendalikan oleh kelompok oligarki dan pemodal, di mana hampir separuh anggota parlemen di Senayan berlatar belakang pengusaha. Pekerjaan rumah terbesar PKB adalah menerjemahkan pembelaan terhadap kaum mustadh’afin ini ke dalam kebijakan konkret yang memihak wong cilik,” pungkas Herdiansyah.
Ia berharap PKB menjadikan diskusi ideologi sebagai agenda berkelanjutan untuk memperkaya pemikiran politik sekaligus memperkuat keberpihakan kepada masyarakat kecil. Menurutnya, gagasan Sosialisme Islam harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret agar perjuangan membela kaum mustadh’afin tidak sekadar menjadi slogan politik, tetapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
