Syafruddin Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola SDA, Negara Jangan Kalah dari Swasta

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Syafruddin, mendesak pembenahan tata kelola SDA agar kekayaan alam lebih memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Oborkaltim.com, KALTIM โ€“ Persoalan pemerataan hasil pengelolaan kekayaan alam kembali menjadi sorotan di tengah besarnya potensi sumber daya alam Indonesia. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, menilai masih terdapat ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA), terutama terkait pembagian keuntungan antara negara, masyarakat, dan perusahaan swasta. Ia meminta pemerintah memperkuat kendali negara agar kekayaan alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan publik sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

“Kekayaan alam kita ini milik negara dan harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru porsi terbesarnya dinikmati segelintir pihak swasta atau korporasi. Negara tidak boleh kalah dan hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (22/11/2026).

Syafruddin menyebut, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan kebijakan sektor energi dan pertambangan. Terlebih, Kalimantan Timur yang merupakan daerah pemilihannya memiliki kekayaan sumber daya alam dalam jumlah besar, sehingga pengelolaannya harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah dan kehidupan masyarakat.

Namun, menurutnya, besarnya aktivitas perusahaan di sektor pertambangan dan energi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan warga di sekitar wilayah operasional. Kontribusi terhadap penerimaan negara juga perlu terus dioptimalkan agar sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan alam.

Untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih berpihak kepada kepentingan nasional, Syafruddin mendorong pembenahan sistem perizinan serta penguatan industri hilirisasi. Ia menilai keterlibatan BUMN, BUMD, koperasi, dan pelaku usaha lokal perlu diperluas sehingga penguasaan nilai tambah tidak hanya terpusat pada perusahaan swasta bermodal besar.

Ia juga mengingatkan pemerintah supaya memberikan kesempatan yang adil kepada masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi sumber daya alam di wilayahnya. Menurutnya, kemudahan perizinan bagi investor besar harus diimbangi dengan akses yang terbuka bagi pelaku usaha daerah.

“Kita mendukung penuh langkah pemerintah untuk menata ulang manajemen pengelolaan SDA agar lebih berkeadilan. Pengawasan terhadap kewajiban royalti, pajak, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan swasta harus diperketat. Jangan sampai daerah penghasil SDA hanya kebagian dampak kerusakan lingkungannya saja, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.

Di sisi pengawasan legislatif, Syafruddin memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan energi, pertambangan, dan lingkungan hidup. Pengawasan tersebut terutama ditujukan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi/BKPM.

Ia menegaskan, setiap regulasi yang diterapkan harus mampu memperkuat kedaulatan ekonomi negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.

Dengan tata kelola yang lebih baik, kekayaan alam diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *